Revisi RTRW Halteng “Tatono” di Meja Kementerian, Begini Respon DPRD

WEDA, Deltasatu.com_ Anggota DPRD Halmahera Tengah, Nuryadin Ahmad menjelaskan masalah keterlambatan revisi peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bukan hanya kendala di tata batas Kabupaten Halteng dan Haltim.

Sebab, menurut Nuryadin, batas administrasi wilayah antar kabupaten sudah diatur jelas dalam Permendagri 84 Tahun 2018. Namun demikian, politisi PDI Perjuangan ini menyarankan kepada pemda Halteng supaya berkomunikasi dan kordinasi dengan Pemda Haltim untuk membicarakan implementasi masalah tata batas ini secara teknis sampai ke tingkat masyarakat. 

Hal ini kata dia, agar Permendagri tersebut tidak menimbulkan konflik di tengah masyarkat setelah penetapan RTRW. Ia juga mendesak pertemuan antar dua kabupaten kembar ini harus dalam waktu dekat.

“Keterlambatan ini berkaitan juga dengan beberapa kendala teknis akibat dari perubahan materi substansi RTRW yaitu masalah luasan delinasi kawasan industri PT. IWIP yang diusulkan sebesar 15 ribu hektar,”jelas Nuryadin.

Dengan adanya perubahan luasan delinasi KI tersebut, berpengaruh terhadap seluruh dokumen RTRW. Mulai dari peta dasar, KLHS maupun peruntukan ruang dan kawasan untuk kepentingan lainya seperti kawasan di luar kepentingan Industri.

“Artinya pemda harus diberikan waktu agar lebih teliti untuk meprotek struktur ruang dan kawasan Halteng dengan baik sehingga kawasan lain di Halteng diluar KI PT. IWIP tidak tergerus/mati dari lajunya investasi IWIP,”ujarnya.

Ia mengatakan, dengan terjadi perubahan tersebut beberapa waktu lalu DPRD bersama Pemda dipimpin Pj. Bupati Ikram Malan Sangaji telah berkordinasi dengan Dirjen Tata Ruang bersama Tim Tekhnis dan telah ada kesepakatan untuk segera mempercepat proses revisi RTRW Halteng dengan melakukan penyesuaian kembali semua dokumen yang masuk dalam syarat materi substansi dan saat ini telah di kerjakan oleh Bapelitbangda.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *