Ipmajor Soroti Konflik Pilkades di Halsel

TERNATE, Deltasatu.com_ Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Joronga (Ipmajor), Hendra N Zmn, menilai sengketa pemilihan kepala desa di Halmahera Selatan pada 9 januari dibiarkan oleh pemerintah meskipun beberapa desa melakukan protes.

Menurut Hendra, putusan atas sengketa pilkades di Halsel melalui pengumuman nomor 140/071/1/2023 pada tanggal 9 Januari 2023 adalah upaya menepis trust rakyat terhadap pemerintah. Sebab kata dia, akal sehat manapun tidak mampu menerima itu. 

“Lagi-lagi hal ini dibiarkan oleh Pemkab Halsel, bahkan berhari-hari beberapa desa melakukan protes tidak mendapatkan jawaban yang jelas terkait protes yang disampaikan,”kata Hendra, Rabu (18/1).

Pemda menurut Hendra, harus memperhatikan dengan serius tentang arus konflik yang terjadi di desa atas putusan sengketa pilkades yang terus bergejolak. 

Ditakutkan kalau arus konflik dibiarkan terlalu lama dan membesar akan berimbas pada jalannya roda pemerintahan di desa. 

Ia menilai ada sebuah kesengajaan Pemkab Halsel untuk membiarkan konflik di desa berjalan lama. Bukan untuk memenangkan siapapun yang akan jadi kades.

Melainkan keputusan bupati Halsel, Usman Sidik membuat resah masyarakat, khususnya beberapa desa yang putusannya dianggap kontroversial. Seperti di Desa Lalubi, Geti Baru, Belang-belang dan Kukupang.

Kenapa demikian lanjut Hendra, yang diprotes oleh masyarakat adalah untuk mempertanyakan dan memperjuangkan keadilan sesuai dengan realitas objektif pada saat rakyat memberikan haknya sebagai warga negara lewat bilik suara di tempat pemungutan suara (TPS). 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *