HUT Bawaslu ke 15, Panwascam Weda Selatan Ingatkan Soal ini

WEDA, Deltasatu.com_ Memperingati HUT Badan Pengawas Pemilu ke-15 Tahun. Koordiv Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas, Panwaslu, Kecamatan Weda Selatan, Takdir Talib menyampaikan pesan khusus kepada pemerintah desa. 

Takdir meminta pemerintah desa tidak berkampanye untuk kepentingan politik tertentu dalam menghadapi pemilu 2024. Aparat desa juga menghindari pelanggaran netralitas.

Ia berharap, pemerintah desa, masyarakat, tokoh agama dan peserta pemilu dapat bekerjasama dalam rangka mensukseskan Pemilu 2024 mendatang.

“Pemerintah desa itu bagian yang tidak terpisahkan untuk mensukseskan pemilu yang bermartabat. Jadi kepala desa, perangkat desa, dan BPD tidak boleh jadi tim kampanye saat pemilu 2024,”kata Takdir, Minggu (9/4).

Takdir menjelaskan, larangan tersebut tertuang dalam pasal 280 ayat 2 undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 tentang pelaksana tim kampanye. Dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan, kepala desa, perangkat desa, dan BPD.

Selain undang-undang pemilu, kata Takdir, ada juga undang-undang desa nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pada pasal 29 huruf g yang berbunyi kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Diundang-undang yang sama juga mengatur larangan bagi perangkat desa.

“Pada Pasal 48 yang dimaksud dengan perangkat desa meliputi sekertaris desa, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksanaan teknis,”jelasnya.

Sementara itu, lanjutnya, pada pasal 51 huruf g perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik, dan pada pasal 64 huruf h Anggota BPD dilarang menjadi pengurus partai politik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *