BPK Malut Resmi terima LKPD Unaudited Pemkab Haltim Tahun 2023.

MABA,Deltasatu.com – Badan Pemeriksa Kauangan (BPK) perwakilan Provinsi Maluku Utara (Malut) resmi menerima Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Unaudited tahun 2023 milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim).

LKPD Unaudited tersebut diterima langsung oleh Kasubaud I BPK Malut Bhuono Agung Nugroho dari sekretaris Daerah (Sekda) Haltim Ricky Chairul Richfat, didampingi kepala Inspektorat Haltim Irawan Mahbub dan Kepala BPKAD Joko Lelono Ridwan di kantor BPK Malut, Jumat (29/03/2024).

Kata Ricky kepada wartawan, penyerahan LKPD Unaudited Tahun 2023 merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Gubernur/ Bupati/ Wali Kota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Laporan keuangan selanjutnya akan diperiksa oleh BPK dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan,” kata Sekda sembari menyebut ini berdasarkan pada empat aspek yakni. 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), 2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4. Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Ricky juga mengaku Pemerintah Daerah akan selalu membuka diri dan tetap memenuhi permintaan kebutuhan dokumen dalam rangka kelancaran audit terinci penyerahan LKPD Unaudited.

Ricky juga mengakui jika pihak BPK mengapresiasi Pemkab Haltim atas penyampaian LKPD kepada BPK tepat waktu.(Tim).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *